Bandungan, 27 Juli 2025 || pgribanyumas.org || Hari kedua Rapat Kerja Provinsi (Rakerprov) YPLP DM PGRI Jawa Tengah Tahun 2025 ditandai dengan aktivitas padat dan strategis, yakni laporan hasil sidang empat komisi utama. Kegiatan ini berlangsung di Ballroom Griya Persada Bandungan, dengan fokus pada pembahasan isu-isu kunci dalam tata kelola lembaga pendidikan PGRI di Jawa Tengah.
Empat komisi tersebut bekerja secara paralel sehari sebelumnya dan menyampaikan hasilnya dalam forum pleno. Masing-masing komisi menangani aspek yang berbeda namun saling berkaitan dalam upaya peningkatan mutu pendidikan PGRI.
“Sidang komisi ini bukan hanya diskusi teknis, tapi juga menyerap dinamika nyata di lapangan untuk ditarik jadi kebijakan yang operasional,” ujar Kasiyanto.
Komisi I yang membahas Sumber Daya Manusia dan Kepala Sekolah belum menetapkan simpulan final. Perlu waktu untuk memperdalam kajian terkait rekrutmen, pengembangan kompetensi, dan kepemimpinan kepala sekolah.
Diskusi komisi tersebut berlangsung dinamis, memotret tantangan yang dihadapi sekolah-sekolah PGRI dalam membangun budaya kerja dan peningkatan kapasitas SDM.
“Kami ingin agar SDM sekolah PGRI benar-benar punya arah pembinaan yang berkelanjutan,” ungkap peserta dari Komisi I.
Sementara itu, Komisi II menyepakati penyesuaian iuran sebagai bentuk kontribusi dalam menopang keberlanjutan operasional YPLP DM PGRI Jawa Tengah.
Langkah tersebut dianggap penting untuk memperkuat kemandirian keuangan organisasi tanpa membebani anggota secara signifikan.
“Dengan iuran yang disesuaikan, kita bisa membiayai lebih banyak program penguatan sekolah,” jelas Djumanto selaku Ketua Komisi II.
Komisi III menekankan pentingnya pengelolaan aset yang terstruktur melalui lima pilar utama: inventarisasi, klasifikasi, pemeliharaan, pengamanan, dan pemanfaatan. Legalisasi aset menjadi perhatian utama sebagai upaya perlindungan hukum dan efisiensi.
Pendataan ulang dan digitalisasi aset juga menjadi salah satu usulan yang mengemuka dari forum komisi tersebut.
“Kami ingin aset yang dimiliki sekolah benar-benar terkelola dengan aman, terdata, dan berdaya guna,” jelas Aris Munandar dalam laporannya sebagai Ketua Komisi III.
Komisi IV membahas hal-hal krusial seperti pendirian sekolah, perizinan, manajemen pengelolaan, pengembangan kurikulum, peningkatan mutu, serta keterlibatan stakeholder dan pembiayaan.
“Fokus kami adalah tata kelola yang strategis, pengelolaan sumber daya, serta pemenuhan standar pendidikan secara menyeluruh”, ungkap Mualip.
Rakerprov ditutup dengan harapan bahwa hasil rumusan masing-masing komisi dapat menjadi acuan kebijakan strategis dalam memperkuat peran sekolah PGRI di Jawa Tengah ke depan.
(red/Taft)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar