BANYUMAS, www.infobanyumas.com — Ketua PGRI Provinsi Jawa Tengah, Dr. Muhdi, S.H., M.Hum., menegaskan bahwa Penguatan Kapasitas Pengurus (PKP) merupakan wadah penting bagi konsolidasi serta peningkatan kompetensi pengurus PGRI di semua tingkatan. Kegiatan ini diselenggarakan di Gedung Guru Banyumas, Minggu (19/10/2025), dengan menghadirkan jajaran pengurus PGRI Provinsi Jawa Tengah, pengurus PGRI Kabupaten Banyumas, serta seluruh pengurus cabang se-wilayah Banyumas.
PKP menjadi salah satu agenda strategis PGRI Jawa Tengah dalam menyiapkan kader pengurus yang memiliki ideologi kuat, pola pikir maju, dan berorientasi pada kepentingan guru. Dalam kesempatan tersebut, Dr. Muhdi hadir bersama Wakil Ketua, Sekretaris Umum, Bendahara, serta Ketua Biro PGRI Jawa Tengah untuk memberikan pembinaan dan penguatan nilai-nilai keorganisasian kepada seluruh peserta.
Ketua PGRI Kabupaten Banyumas, Sarno, S.Pd., S.H., M.Si., menyampaikan bahwa kegiatan PKP diikuti oleh seluruh pengurus baru dari cabang-cabang PGRI se-Kabupaten Banyumas. Ia menjelaskan bahwa seluruh konferensi cabang telah selesai dilaksanakan, sementara rapat anggota di tingkat ranting tengah berlangsung sebagai bagian dari agenda pembentukan struktur organisasi yang lebih solid.
“Agenda konferensi cabang sudah selesai seluruhnya, dan saat ini rapat anggota ranting juga sedang berjalan,” ujarnya.
Sarno juga memaparkan bahwa dalam rangka memperingati HUT ke-80 PGRI dan Hari Guru Nasional (HGN) tahun 2025, pihaknya menyiapkan serangkaian kegiatan bermakna. Salah satunya adalah seminar internasional yang akan menghadirkan narasumber dari Jepang dan Malaysia sebagai upaya memperluas wawasan dan peran guru di tingkat global.
“Kami ingin momentum ini menjadi penguatan peran guru dalam konteks global,” tambahnya.
Selain itu, Sarno mengungkapkan rasa bangga karena sebagian besar guru dan tenaga kependidikan honorer di Banyumas telah diangkat menjadi P3K paruh waktu. Namun, ia juga menyoroti masih adanya guru agama di bawah naungan Kementerian Agama (Kemenag) yang belum menerima Tunjangan Profesi Guru (TPG) untuk tahun 2024 dan 2025.
“Untuk guru agama yang belum mendapatkan TPG, kami berharap PGRI bisa menjadi jembatan agar hak-hak guru dapat tersalurkan dengan adil,” ucapnya.
Ia menambahkan bahwa lambatnya pencairan TPG tahun 2025 juga menjadi perhatian serius karena berdampak pada kesejahteraan guru, baik di sekolah negeri maupun swasta. Menurutnya, hal tersebut perlu menjadi agenda advokasi bersama PGRI agar sistem pencairan dapat berjalan lebih efisien.
Menanggapi hal tersebut, Dr. Muhdi menegaskan pentingnya kesamaan visi di antara pengurus PGRI dalam memperjuangkan kepentingan dan kesejahteraan guru. Ia mengingatkan bahwa kekuatan organisasi akan muncul apabila seluruh pengurus memiliki energi positif dan semangat produktif.
“Hari ini kita samakan langkah kita ke depan. Agar tetap produktif, kita harus berkumpul dengan orang-orang yang berenergi positif dan semangat produktif,” tuturnya.
Lebih lanjut, Dr. Muhdi menyampaikan bahwa PGRI membutuhkan pengurus yang ideologis, bukan pragmatis. PKP, menurutnya, menjadi ruang penting bagi pengurus untuk memahami jati diri organisasi dan meneguhkan orientasi perjuangan.
“Kita ini pengurus ideologis. PKP menjadi ruang untuk memahami apa dan bagaimana kita harus bertindak dalam organisasi. Ideologi selalu mengutamakan kepentingan guru,” tegasnya.
Dalam kesempatan itu, ia juga mengingatkan kembali akar sejarah PGRI yang lahir pada masa perjuangan kemerdekaan dan berperan besar dalam mempertahankan nilai-nilai kebangsaan melalui pendidikan.
“PGRI harus memposisikan diri sebagai organisasi profesi yang tidak hanya mengisi kemerdekaan, tetapi juga menjaga keberlanjutan kemerdekaan Republik Indonesia,” katanya.
Dr. Muhdi menegaskan bahwa pendidikan adalah investasi terbaik bangsa. Menurutnya, kemajuan sebuah negara sangat bergantung pada kualitas pendidikannya.
“Investasi terbaik bagi negara adalah pendidikan. Karena dari sanalah masa depan dan kemajuan bangsa dibentuk,” ujarnya.
Ia juga menyoroti persoalan anak putus sekolah, yang menurutnya bukan semata-mata disebabkan faktor ekonomi, melainkan juga masalah motivasi belajar. Oleh karena itu, guru memiliki tanggung jawab moral untuk membangkitkan semangat siswa agar kembali mencintai proses belajar.
“Anak putus sekolah bukan karena tidak punya biaya, tetapi karena malas sekolah. Maka, tugas guru adalah membangkitkan semangat belajar mereka,” jelasnya.
Di akhir sambutannya, Dr. Muhdi kembali menegaskan komitmen PGRI dalam memperjuangkan status dan kesejahteraan guru honorer. Ia berharap seluruh pengurus memiliki niat tulus dan semangat pengabdian dalam menjalankan amanah organisasi.
“Guru honorer dengan status dan penghasilan yang tidak jelas harus kita perjuangkan bersama agar semuanya dapat diangkat menjadi ASN. Menjadi pengurus PGRI bukan sekadar jabatan, tetapi bentuk pengabdian nyata untuk guru dan dunia pendidikan,” pungkasnya penuh semangat.
Kontributor: @an
Tidak ada komentar:
Posting Komentar